Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menawarkan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Meikarta. Kala itu, Tjahjo diwakilkan oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soemarsono.
"Sudah dijelaskan Dirjen Otda yang dipanggil KPK untuk menawarkan kesaksian atas kewenangannya yang telah mempertemukan antara Pemerintah Daerah Jabar dan Pemkab Bekasi," tutur Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (14/1).
Pada intinya, Soemarsono menyampaikan kepada KPK atas nama Tjahjo bahwa segala perizinan merupakan kewenangan Pemkab Bekasi. Penjelasan Soemarsono kepada KPK juga sudah dilaporkan kepada Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan bahwa Kemendagri memang selalu menawarkan bimbingan bila ada pemerintah tempat yang ragu untuk menawarkan perizinan. Salah satunya Pemkab Bekasi terkait perizinan Meikarta.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono diklaim sudah jelaskan kepada KPK soal Meikarta. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Bahkan, kata Tjahjo, pernah ada seorang gubernur mengajak investor menemui Kemendagri untuk meminta petunjuk sebelum menawarkan perizinan. Itu dilakukan semoga tidak ada hukum yang dilanggar.
"Termasuk Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar soal izin Meikarta. Hasil fasilitasi Kemendagri kewenangan sesuai hukum yang ada yakni Pemkab bekasi yang berwenang," katanya.
Bupati nonaktif Bekasi sebut nama Mendagri Tjahjo Kumolo di kasus Meikarta. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasannah menyebut Tjahjo pernah memintanya untuk membantu menawarkan perizinan proyek Meikarta. Neneng menyampaikan hal tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1).
"Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, 'Tolong perizinan Meikarta dibantu'," ujar Neneng menyerupai dilaporkan Antara.
(bmw/DAL)
"Sudah dijelaskan Dirjen Otda yang dipanggil KPK untuk menawarkan kesaksian atas kewenangannya yang telah mempertemukan antara Pemerintah Daerah Jabar dan Pemkab Bekasi," tutur Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (14/1).
Pada intinya, Soemarsono menyampaikan kepada KPK atas nama Tjahjo bahwa segala perizinan merupakan kewenangan Pemkab Bekasi. Penjelasan Soemarsono kepada KPK juga sudah dilaporkan kepada Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan bahwa Kemendagri memang selalu menawarkan bimbingan bila ada pemerintah tempat yang ragu untuk menawarkan perizinan. Salah satunya Pemkab Bekasi terkait perizinan Meikarta.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono diklaim sudah jelaskan kepada KPK soal Meikarta. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Bahkan, kata Tjahjo, pernah ada seorang gubernur mengajak investor menemui Kemendagri untuk meminta petunjuk sebelum menawarkan perizinan. Itu dilakukan semoga tidak ada hukum yang dilanggar.
"Termasuk Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar soal izin Meikarta. Hasil fasilitasi Kemendagri kewenangan sesuai hukum yang ada yakni Pemkab bekasi yang berwenang," katanya.
Bupati nonaktif Bekasi sebut nama Mendagri Tjahjo Kumolo di kasus Meikarta. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasannah menyebut Tjahjo pernah memintanya untuk membantu menawarkan perizinan proyek Meikarta. Neneng menyampaikan hal tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1).
"Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, 'Tolong perizinan Meikarta dibantu'," ujar Neneng menyerupai dilaporkan Antara.
(bmw/DAL)
Share This :
comment 0 komentar
more_vert