Partai Demokrat sebagai rekan koalisi Prabowo-Sandiaga, telah mengirimkan sederet proposal materi debat. Sayang, tak sedikitpun materi materi debat yang dikirim ke tim Prabowo-Sandiaga dibocorkan.
Tim debat pasangan nomor urut 02 tengah bekerja. Rapat demi rapat dilakukan, masukan demi masukan juga dibahas. Sejumlah nama penting berpengalaman dimintai pandangan untuk mematangkan persiapan debat.
"Kita tunggu saja nanti," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dikala dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (13/1).
Penegakan aturan yang adil dan tak pandang bulu tentu menjadi perhatian khusus koalisi ini. Bukan hanya di kala pemerintahan Jokowi-JK, aturan yang berkeadilan selalu menjadi sorotan di setiap pemerintahan.
"Kita ingin perkuat pegawanegeri penegak hukum, khususnya di bidang korupsi, penguatan KPK, ke polisian dan kejaksaan," kata Cawapres Sandiaga di DPP PKS, seraya menegaskan siap menghadapi debat tengah pekan ini.
Satu referensi penegak aturan yang kerap menjadi sorotan yakni soal kepemimpinan mantan politikus NasDem, M Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sejak memimpin Kejaksaan RI, tak sedikit forum pemerhati aturan mendesak Prasetyo, bahkan meminta Presiden Jokowi untuk mengganti Prasetyo. ICW dan PP Muhammadiyah salah satu yang menyoroti kepemimpinannya.
Untuk mencegah adanya intervensi politik dalam penegakan hukum, Prabowo-Sandiaga menjanjikan jabatan Jaksa Agung yang bebas dari politik. Hal itu dijamin eksklusif oleh Hinca.
"Kita tegas jabatan Jaksa Agung dihentikan dari parpol," kata Hinca menambahkan.
Demokrat pernah menyoroti kinerja Jaksa Agung Prasetyo. Bahkan, Wasekjen Demokrat, Andi Arief sempat menyinggung Prasetyo sebagai ketua DPD NasDem provinsi kejaksaan. Gara-garanya, kader Demokrat Vicky Lumentut tiba-tiba saja pindah ke NasDem. Diduga alasannya dilema aturan yang menjerat Vicky di Kejaksaan. Tapi, polemik ini tamat dikala Ketum Demokrat SBY meminta maaf pada Kejaksaan Agung alasannya pernyataan Andi yang terlalu keras.
Prabowo-Sandiaga juga menargetkan perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia, yaitu naik lima poin tiap tahun apabila pasangan ini menjadi presiden dan wakil presiden. Saat ini indeks korupsi dinilai masih stagnan.
Juru debat Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman menilai, IPK Indonesia berjalan stagnan semenjak beberapa tahun, yaitu bertahan di angka 37 poin dari skor tertinggi 100 poin. Angka tersebut belum cukup memuaskan melihat kondisi Indonesia dan memungkinkan mencapai 50 poin menyerupai sasaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Oleh alasannya itu, kalau Prabowo-Sandi menang, aturan tidak tebas pilih, transparansi, dan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan, di bidang aturan ada beberapa agenda agresi yang akan dijalankan, pertama adanya jaminan kemerdekaan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat. Dia menilai, kebebasan berekspresi masyarakat dikala ini ada pada titik kritis alasannya orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah dituduh sebagai perbuatan makar.
"Misalnya, tokoh-tokoh yang terlibat gerakan 212 dituduhkan makar, bahkan advokasi tidak sanggup dilakukan," katanya.
Program kedua, berdasarkan dia, menjamin hak konstitusional masyarakat alasannya dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 hampir setengahnya membahas hak asasi insan (HAM) sehingga perlu dipastikan bagaimana hak rakyat mendapat jaminan kesehatan. Program ketiga, lanjut dia, ialah penguatan gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya dengan penguatan posisi KPK.
Habib menegaskan, harus ada jaminan bahwa KPK tidak diintervensi oleh kekuatan direktur dan di legislatif tidak diganggu dengan upaya yang sanggup memperlemah KPK.
"Kalau disuruh menentukan apakah mengutamakan penindakan atau pencegahan, kami ingin keduanya sempurna," ujar Habib.
Sementara itu, Juru Debat Prabowo-Sandiaga lainnya, Jansen Sitindaon menilai, dikala ini pemerintah tidak menjamin kebebasan berpendapat. Dia melihat ada rasa ketakutan rakyat untuk mengemukakan pendapat di depan umum.
Dia menjamin, supremasi aturan ditegakkan tanpa dikriminasi adil dan transparan di kala pemerintahan Prabowo-Sandiaga. Dia juga menjamin, koalisinya akan mencegah pemanfaatan aturan sebagai alat politik kekuasan.
Wasekjen Demokrat ini membandingkan kebebasan beropini di kala Jokowi dan pemerintahan SBY dahulu. Dia mencicipi perbedaan yang amat tajam dari sisi mengemukakan pendapat.
"Contoh orang bawa kerbau untuk demo Pak SBY dijuluki dengan nama beliau, Pak SBY tidak reaktif, itu dianggap sebagai bab khasanah demokrasi, supaya masyarakat menilai, tepat atau tidak. Cara-cara demo sejenis itu, Pak SBY dikala itu sama sekali tidak mengambil tindakan aturan termasuk timnya Pak SBY juga tidak reaktif. Kalau kini kan sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit lapor polisi," kata Jansen.
"Jadi indera pendengaran Pak SBY lebih tebal dari yang sekarang, kalau yang kini agak tipis," tambah Jansen.
Demokrat menjamin adanya kebebasan beropini dikala Prabowo-Sandiaga memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Masyarakat akan dijamin hak berpendapatnya sama menyerupai dikala SBY memerintah 10 tahun yang lalu.
"Kami patai pengusung Pak Prabowo salah satunya akan kami garansi itu, dipulihkan kembali rasa mencekam masyarakat untuk mengkritik pemimpin di alam demokrasi, akan kami pulihkan, rakyat harus nyaman," kata Jansen yang juga tim aturan Prabowo-Sandiaga itu.
Begitu pula dengan KPK, Prabowo-Sandiaga berjanji akan menjamin keselataman dan kehidupan para pimpinan, penyidik serta pegawai KPK yang hari demi hari hidupnya dibhaktikan untuk menyelamatkan negara dari korupsi.
Koalisi Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini menjamin tak ada upaya pelemahan kepada KPK mulai dari bentuk teror hingga upaya revisi UU KPK yang sanggup melemahkan. Prabowo-Sandiaga akan memperkuat forum KPK sertan mensinergikan penegak aturan menyerupai Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan.
"Di masa Pak Jokowi inikan KPK beberapa kali mengalami teror, hingga kemudian paling heboh penyiraman air keras Novel Baswedan, hingga kini kasusnya mangkrak," tutur Jansen.
"Ke depan bila Prabowo terpilih, masalah Novel akan segera dituntaskan, alasannya memang tindak pidana belum kedaluwarsa, jadi kedua secara umum, kita melindungi KPK dan penyidiknya, negara akan melindungi KPK," tutup Jansen.
sumber : merdeka.com
Share This :
comment 0 komentar
more_vert