Keputusan kepolisian RI untuk membentuk tim campuran untuk mengungkap masalah penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan mengundang spekulasi politis. Pasalnya, pasca setahun lebih masalah penyiraman itu terjadi, polri gres gencar memeriksa masalah ini di tengah tahun politik 2019 mendatang.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) memang mengaku tak problem dengan dibentuknya tim untuk mengungkap dalang di balik penyiraman Novel. Tapi, beliau tidak ingin pelaku yang ditangkap hanya sebagai kambing hitam saja, dan dipakai untuk kepentingan pemilu.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) memang mengaku tak problem dengan dibentuknya tim untuk mengungkap dalang di balik penyiraman Novel. Tapi, beliau tidak ingin pelaku yang ditangkap hanya sebagai kambing hitam saja, dan dipakai untuk kepentingan pemilu.
"Sekalipun orang akan menyampaikan lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali, tapi juga yang harus ditegaskan adalah, siapa pemeran intelektual di balik itu. Jangan yang ditangkap hanya kambing hitamnya saja, dan untuk keperluan April 2019," kata HNW di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (13/1).
Menurut HNW, masalah penyiraman air keras yang menciptakan satu mata Novel kurang berfungsi dengan baik itu harus diungkap hingga ke dalang utama. Sehingga, kasus-kasus penyerangan lainnya kepada pimpinan forum anti rasuah itu juga sanggup terbongkar.
"Ini harus tuntas pada tingkat yang faktual, sehingga kini masalah dua bom molotov atau teror pada dua pimpinan KPK, itu juga sanggup dibongkar secara tuntas," tuturnya.
"Jadi, jangan hanya kepentingan 2019 saja tetapi untuk kepentingan penegakan aturan yang seadil-adilnya juga. Sekaligus untuk memastikan bahwa penegakan aturan di Indonesia sanggup berjalan maksimal," sambugnnya.
Atas dasar itu semua, HNW meminta polri untuk merampungkan masalah penyiraman dan teror kepada para penegak anti korupsi. Dia juga meminta ruang untuk kemungkinan penyerangan kembali itu juga harus ditutup.
"Kita menegaskan KPK harus diselamatkan dari teror semacam ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia menciptakan tim campuran dan penyidikan untuk membongkar masalah penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun turut menjadi penanggung jawab atas pembentukannya.
Selain nama Kapolri, di surat kiprah Nomor Sgas/3/I/Huk.6.6./2019 tertanggal 8 Januari 2019 itu, ada pula nama Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto selaku wakil penanggung jawab. Juga Irwasum Komjen Putut Eko Bayuseno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen Arief Sulistyanto, dan Kadivpropam Irjen Listyo Sigit Prabowo yang bertugas memperlihatkan asistensi.
Adapun tim ini diketuai Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz dan wakilnya, Karobinops Bareskrim Polisi Republik Indonesia Brigjen Nico Afinta. Lalu, Brigjen Wahyu Diningrat selaku Kasubdit Analisis dan Evaluasi, Irjen Dedi Mohammad Iqbal sebagai Kasubdit Humas.
Sementara itu, Pengacara Novel Baswedan, Alghifari Aqsa angkat bicara terkait pembentukan tim campuran yang dibuat Polri. Pembentukan tim ini bertujuan memeriksa tuntas masalah penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Novel Baswedan.
Alghifari memandang jalur yang paling realistis dalam memeriksa masalah serangan terhadap Novel yaitu melalui TGPF yang independen. Bukan tim campuran yang didominasi kepolisian.
"Atau jalur lain, sanggup juga penyelidikan obstruction of justice oleh KPK," ucapnya ketika dikonfirmasi, Sabtu (12/1).
Dia juga menyebut adanya tim campuran yang terdiri dari 65 orang yang didominasi oleh unsur Polisi Republik Indonesia tidak sanggup dikatakan sebagai mewakili tim yang independen.
"Hal tersebut sanggup dilihat dari komposisi tim. Selain lebih banyak didominasi dari kepolisian, beberapa andal juga orang yang selama ini disinyalir selalu membela kepolisian sehingga diragukan independensinya," jelasnya. [Jawapos.com]
Share This :
comment 0 komentar
more_vert