SURATKABAR, Jakarta – Proses akuisisi PT. Freeport Indonesia telah berhasil diselesaikan. Perlu perundingan yang alot dan waktu yang usang biar pemerintah Indonesia mampu menguasai 51,2 persen saham perusahaan tambang terbesar di Papua itu. Bahkan, dikabarkan jikalau 10 persen dari saham tersebut bakal diberikan kepada masyarakat Papua.
Seperti diwartakan tirto.id, Kepemilikan 51,23 persen saham tersebut nantinya akan terbagi dengan komposisi 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen lainnya untuk Pemerintah Daerah Papua.
Meski banyak menerima apresiasi konkret atas keberhasilan ini, ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap masih perlu dikritisi atas langkah yang ditempuh oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Ini Freeport punya Indonesia, nih, dibeli. Kan goblok,” kata Faisal.
Ia juga menganggap bahwa pembelian saham PT. Freeport Indonesia itu tidak mampu dikaitkan dengan kepentingan nasional, mirip yang belakangan kerap digembar-gemborkan.
“Katanya gara-gara 51 persen Indonesia berdaulat. Kedaulatan itu bukan ditentukan persentase. Indonesia tetap berdaulat terhadap Freeport. Karena apa? Aturan-aturan terkait kita buat, royalti berapa, pajak berapa, itu kedaulatan,” tegasnya
Faisal juga menyoroti mengenai sumber dana yang digunakan untuk menguasi 51 persen saham tersebut. Ia menyebutkan bahwa utang yang digunakan untuk membiayai transaksi tersebut banyak dari penerbitan obligasi global (global bond) dengan nilai yang sangat besar. Totalnya mencapai 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp55,8 triliun.
“Kalau pinjam di global bond, maka itu pinjam ke pasar. Pinjam ke pasar itu tidak ada perundingan macam-macam. Kalau aneh itu punya sentimen negatif terhadap Indonesia, ia jual besoknya. Harganya ancur. Mampus kita,” jelasnya.
Seperti diwartakan tirto.id, Kepemilikan 51,23 persen saham tersebut nantinya akan terbagi dengan komposisi 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen lainnya untuk Pemerintah Daerah Papua.
Meski banyak menerima apresiasi konkret atas keberhasilan ini, ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap masih perlu dikritisi atas langkah yang ditempuh oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Ini Freeport punya Indonesia, nih, dibeli. Kan goblok,” kata Faisal.
Ia juga menganggap bahwa pembelian saham PT. Freeport Indonesia itu tidak mampu dikaitkan dengan kepentingan nasional, mirip yang belakangan kerap digembar-gemborkan.
“Katanya gara-gara 51 persen Indonesia berdaulat. Kedaulatan itu bukan ditentukan persentase. Indonesia tetap berdaulat terhadap Freeport. Karena apa? Aturan-aturan terkait kita buat, royalti berapa, pajak berapa, itu kedaulatan,” tegasnya
Faisal juga menyoroti mengenai sumber dana yang digunakan untuk menguasi 51 persen saham tersebut. Ia menyebutkan bahwa utang yang digunakan untuk membiayai transaksi tersebut banyak dari penerbitan obligasi global (global bond) dengan nilai yang sangat besar. Totalnya mencapai 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp55,8 triliun.
“Kalau pinjam di global bond, maka itu pinjam ke pasar. Pinjam ke pasar itu tidak ada perundingan macam-macam. Kalau aneh itu punya sentimen negatif terhadap Indonesia, ia jual besoknya. Harganya ancur. Mampus kita,” jelasnya.
Sumber : Facebook MK Berani
Share This :
comment 0 komentar
more_vert